Catatan dari Senayan

Apa Dosamu UU ITE?

Apa Dosamu UU ITE?
UU ITE

Oleh: Imas Senopati

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE) tengah ramai menjadi sorotan. Pasal-pasal dari undang-undang tersebut dianggap membuka pintu mudahnya orang dilaporkan ke polisi, ditahan, lalu dibui. Tapi ada juga yang menyebut persoalannya bukan di undang-undangnya, melainkan pada aparat penegak hukumnya, terutama polisi. Karena polisilah yang menerima laporan dan kemudian menyidik, menahan dan meneruskannya ke Kejaksaan. Kita mulai dulu dengan yang menyorot pesoalannya pada polisi.

Jadi mana yang yang dipersoalkan, undang-undangnya atau polisinya? Jika tudingannya pada polisi, maka relevan ungkapan terkenal dari Bernardus Maria Taverne (1874-1944). “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan B.M Taverne itu memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan undang-undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya. Dinamika penegakan hukum di Indonesia memperlihatkan kebenaran pernyataan Taverne. Warna penegakan hukum banyak ditentukan komitmen dan sosok pribadi orang yang menjadi polisi, jaksa, hakim dan advokat.

Undang-undang ITE dipersoalkan karena ada muatan pasal-pasalnya yang dianggap sebagai “pasal karet”, bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang yang diduga melakukan tindak pidana dan dituding mudah ditafsirkan menurut selera polisinya.  Sebut saja Pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 sebagai delik aduan. Artinya yang mengadukan mestinya orang yang dirugikan. Tapi dalam praktik orang lain yang tidak memiliki legal standing pun boleh melapor dan diterima oleh polisi. Lalu Pasal 28 ayat 2 tentang menyiarkan kebencian pada orang atau orang berdasarkan SARA. Suku, Agama, ras, dan Antargolongan ini juga mudah ditafsir, seperti apa hal yang dianggap mengandung SARA. 

Belum lagi soal penyebaran video asusila. Banyak dipersoalkan, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dipidana. Penyebar video atau pelaku yang divideokan? Penyebar pertama atau penyebar sampai tingkat ke berapa? Bagaimana dengan pelaku yang tidak sengaja menyebarkan video tapi vedeonya tetap beredar, mislnya karena kehilangan gajet, dan sebab lainnya.

Di sinilah polisi atau jaksa dianggap bisa “memainkan” pasal-pasal itu menurut selera. Ketika selesai proses penyidikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan, ada tudingan sang Jaksa Penuntut Umum juga dapat menafsir maksud dua pasal tadi. Lalu banyak yang teriak UU ITE menghambat publik untuk menyampaikan krtitiknya terhadap pemerintah. Lebih jauhnya UU ITE menghambat demokrasi. Benarkah?

Saat RUU ITE dibahas semua fraksi di DPR mendukung. Pengamatan juga melihat kebutuhan akan undang-undang itu. UU ini sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan Konstitusi. Sudah diubah juga dengan UU No.19 Tahun 2016, Ada pertanyaan sederhana. UU ITE sudah ada sejak 2008, mengapa baru setelah hampir 13 tahun baru ramai dipersoalkan sekarang? Sebenarnya tidak bisa hanya melihat hitam-putih, hanya pada undang-undangnya, melainkan faktor-faktor lain.

Faktor lain di antaranya bisa disebut akibat gencarnya masyarakat bermedsos dan berbuzzer,  yang terkadang nyerempet-nyerempet rambu-rambu Undang-undang. Banyak yang gerah dengan cara dan isi medsos itu, sehingga ada “politik hukum” negara yang berubah, menjadi  lebih represif. Demi menjaga ketertiban Polisi dikesankan menerapkan bunyi pasal-pasal UU ITE apa adanya. Yang melanggar maupun yang menyerempet terkena tindakan yang sama. Maka ramai-ramai orang menyalahkan polisi sekalian undang-undangnya. Sampai Presiden pun menyampaikan keinginannya akan meminta DPR bersama pemerintah merevisi UU itu dan ini didukung rame-rame oleh kalangan DPR.

Adakah ini berkaitan dengan seruan Presiden Jokowi agar masyarakat menegeritik dirinya dan pemerintah sekeras-kersnya, lalu disambut dengan pertanyaan kelas tinggi Jusuf Kalla, “bagaimana mengeritik tanpa takut ditangkap?

Kalau begitu pertanyaan bodohnya, dulu waktu membuat UU ITE DPR-nya pada ke mana? Bagaimana mereka membahasnya? Apakah DIM-nya hanya dibahas ambil lalu? DPR yang melahirkaan, mereka  pula yang menuding dosa produk sendiri.  

Apa salah dan dosamu UU ITE?