Ambruknya Dunia Pendidikan Kita

Ambruknya Dunia Pendidikan Kita

Oleh: Amir Hamzah

Aksi demonstrasi di sekitar gedung DPR senayan  terus terjadi, bersamaan dengan pelantikan 575 anggota DPR RI, yang digelar pada 1 Oktober 2019. Massa dari berbagai kalangan turun ke jalanan meneriakan berbagai kepentingan yang berbeda.

Pada awalnya, para pendemo yang didominasi mahasiswa dari berbagi perguruan tinggi melakukan akdi demo secara tertib. Mereka berniat ingin meneriakan keberatannya kepada DPR terkait RUU KPK yang dianggap akan mengamputasi kebebasan KPK. Namun sayangnya di tengah-tengah aksi demo, ada pihak-pihak yang memicu kegaduhan, kericuhan, ketegangan bahkan tindakan anarkis yang menimbulkan korban dan perusakan fasilitas umum. Alhasil sesuai protapnya Polisi terpaksa menembakan gas air mata dan menyemprotkan air. Para pendemo melawan dengan melempar batu, yang menyebabkan jatuhnya korban. Tak ayal suasana aksi demo itu menyebabkan banyak warga yang dihantui ketakutan dan rasa was was.

Sejatinya demonstrasi  adalah salah satu instrument dalam mewujudkan demokrasi. Momen ini memberikan kesempatan  kepada rakyat untuk mengkritik atau mengapresiasi rezim. Namun nyatanya yang kita saksikan adalah demo yang berujung bentrok dan meluas serta tidak fokus terhadap tuntutan awal. Berbagai atribut-atribut, simbol-simbol atau lambang-lambang secara bergantian mulai bertebaran di tengah-tengah massa dengan seruan yang beragam. Ringkasnya demo ini kelihatan terstruktur, sistematis dan masif.

Banyak orang menduga bahwa demo kali ini didesain dan dipicu oleh pihak-pihak tertentu. Setidaknya ada dua hal yang menjadi bukti sakheh. Pertama, munculnya fenomena baru dimana  sebagian  pelajar sekolah menengah, yang mungkin tidak faham atas apa yang terjadi, terlibat di dalam kegaduhan. Konon mereka disebut sebagai pendemo berbayar. Kedua, adanya penangkapan  seorang oknum dosen dari IPB oleh Densus 88, yang diduga menimbun puluhan bom Molotov yang siap diledakan saat unjuk rasa aksi Mujahid 212 di Jakarta pada hari sabtu minggu lalu. Dua fakta ini seakan-akan menjadi representasi dan salah satu bukti nyata bahwa ruang-ruang pendidikan sudah disusupi faham-faham radikalisme, fanatisme, premanisme, separatisme hingga vandalisme.  Sehingga wajar jika banyak komentar nyinyir masyarakat kepada Kemendikbud yang dianggap tidak mampu mengelola dunia pendidikan secara benar.

Meyaksikan semua itu sayapun merenung dan bertanya dalam hati, ada apa dengan dunia pendidikan kita? Kenapa kaum terpelajar jadi bertingkah laku aneh seperti ini? Apakah mereka sudah terpapar faham radikalisme (agama)? Lalu, dimanakah keberadaan Kemdikbud? Kemenag? Kenapa mereka diam seribu bahasa dan tidak berupaya mendinginkan suasana?

Sebagai anggota masyarakat, tentunya wajar bila saya sangat berharap segala kegaduhan ini segera cepat berakhir dengan ujung ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Pemerintahan Jokowi – Amin Ma’ruf yang Insyah Allah dilantik pada 20 Oktober 2019 ini diharapkan mampu secara bersama-sama turun ke lapangan untuk menyuarakan kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Engagement dengan rakyat bagi mereka bukanlah hal yang sulit. Khusus di bidang pendidikan nampaknya perlu terobosan-terobosan baru agar tujuan utama pendidikan yaitu memperbaiki taraf hidup masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok bisa tercapai.  Sesuai dengan fakta yang ada bahwa makin tinggi pendidikannya maka makin tinggi pula peluang kesehjahteraan yang bisa diperoleh. Itulah dasar perhitungan IRR alias Internal Rate Return  dari sebuah investasi pendidikan. Semua orang berharap bahwa pendidikan bisa menjadi tools untuk menggapai kesejahteraan hidup yang didambahkan ke depan. Esensi dari penugasan kementerian terkait pendidikan adalah memanfaatkan exertion of power mereka untuk melakukan introspeksi dan merancang program-program pendidikan yang lebih baik, memberantas segala faham-faham yang bertentangan dengan UUD 45, Pancasila, dan keutuhan NKRI.

Penulis adalah pengamat sosial